SIDOARJO | JWI – Aksi sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo yang mendatangi gedung DPRD untuk mempertanyakan penolakan LKPJ Bupati Sidoarjo menuai tanggapan dari kalangan partai politik. Wakil Ketua Bidang Pangan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Nadia Bafaqih, S.Pd, menilai langkah para kades tersebut justru salah alamat.
Menurut Nadia, tidak disetujuinya LKPJ Bupati oleh DPRD tidak serta-merta berdampak langsung terhadap realisasi anggaran pembangunan di desa maupun masyarakat secara umum.
“Meskipun LKPJ tidak disetujui, alokasi anggaran untuk pembangunan masyarakat tetap berjalan. Jadi sebetulnya tidak ada korelasi langsung,” jelas Nadia saat dikonfirmasi. Senin,(21/7/2025).
Lebih jauh, Nadia mengungkapkan kekhawatirannya atas informasi yang berkembang di masyarakat. Ia menyebut adanya narasi bahwa pembangunan infrastruktur terhambat akibat LKPJ yang belum disetujui DPRD.
“Nah, yang jadi pertanyaan, saya dengar di lapangan ada opini berkembang bahwa pembangunan mandek karena LKPJ belum disetujui. Siapa yang menyebarkan narasi itu? Masyarakat kita banyak yang awam, jangan dibingungkan dengan informasi menyesatkan,” tegasnya.
Nadia juga tidak menutup mata terhadap sejumlah catatan kritis dalam pelaksanaan program pembangunan di tahun sebelumnya. Ia menyebutkan, serapan anggaran yang rendah, tingginya silpa, penanganan banjir yang belum maksimal, berkurangnya ruang terbuka hijau di tingkat RT/RW, hingga layanan kesehatan yang belum optimal, masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Pemkab Sidoarjo.
“Saya pribadi sepakat dengan kritik tajam yang disampaikan Koalisi Sidoarjo Maju (KSM). Evaluasi LKPJ itu memang penting sebagai kontrol atas kinerja pemerintahan,” tambah Nadia.
Daftar Kepala Desa yang Hadir dalam Hearing
Berikut ini sejumlah kepala desa yang hadir dalam agenda hearing di Kantor DPRD Sidoarjo:
Afif (Kades Plumbungan, Sukodono)
Slamet Basori (Kades Wangkal, Krembung)
Helmy Firmansyah (Kades Penambangan, Balongbendo)
Samsul (Kades Trompo Asri, Jabon)
Arifin, Mistur, Khairudin
Eko Purnomo (Kades Pranti, Sedati)
Suharto, Madenan
Tarling (Kades Terung Wetan, Krian)
Reni (Kades Karangpuri, Wonoayu)
Slamet, Ariska, Zainul Abidin
Mas’ud (Kades Tambak Sumur)
Subiyanto, Jamuri
Saiful (Kades Waruberon)
Khusnul Khuluq (Kades Sumogirang, Prambon)
Penjelasan Pimpinan DPRD Sidoarjo
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari Fraksi Golkar, Warih Andono, menyampaikan klarifikasi kepada para kepala desa. Ia menegaskan bahwa hubungan antara DPRD dan Bupati Sidoarjo tetap berjalan dengan baik, dan penolakan terhadap LKPJ tidak berimbas pada pelaksanaan pemerintahan.
“Memang ada penolakan terhadap LKPJ 2024, tetapi hal itu tidak memengaruhi proses pemerintahan, termasuk anggaran desa yang sudah disusun sebelumnya,” terang Warih.
Ia juga mengimbau agar para kepala desa tidak membangun asumsi sendiri mengenai dinamika politik di Sidoarjo.
“Saat ini yang dibahas hanya seputar tafsir Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang memang masih dalam proses pembahasan,” pungkasnya.( * ).
