SAROLANGUN | JWI – Kepolisian Resor Sarolangun bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sarolangun melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah toko dan gudang terkait dugaan peredaran beras premium oplosan. Pemeriksaan dilakukan oleh Satgas Pangan yang melibatkan sejumlah pejabat dari lintas instansi, seperti Kasat Reskrim AKP Yousua Adrian S.T.K., S.I.K., Kasat Intelkam AKP Tarjono S.H., M.H., Kadis Perindagkop Muslihadi, serta jajaran dari Pol PP dan Dinas Perdagangan.
Dari hasil pengecekan di lapangan, tim tidak menemukan peredaran merek-merek beras yang sebelumnya diduga dioplos, seperti merk Raja atau Fortune.
“Pengawasan ini dilakukan secara berkala bersama stakeholder terkait. Merek yang terindikasi dioplos tidak beredar di wilayah Sarolangun. Setelah dicek langsung, tidak ditemukan merek-merek tersebut baik di pasar maupun di distributor,” jelas AKP Yousua Adrian, Senin (28/7/2025).
Selain inspeksi visual, tim Satgas Pangan juga mengambil sejumlah sampel beras dari toko, distributor, dan pasar untuk diuji. Hasil sementara menunjukkan tidak adanya indikasi pengoplosan.
“Kita ambil sampel dari semua merek yang beredar. Untuk saat ini, belum ada temuan adanya pengoplosan,” tambahnya.
AKP Yousua menyebut, sebagian besar beras yang beredar di Sarolangun merupakan produk impor atau didatangkan dari luar daerah, karena Sarolangun bukan daerah penghasil beras.
“Beras-beras ini berasal dari luar Sarolangun bahkan sebagian impor. Wilayah kita bukan penghasil beras,” ujarnya.
Adapun terkait ketersediaan stok, Satgas Pangan memastikan beras jenis premium cukup untuk kebutuhan 1–2 bulan ke depan, sementara stok beras medium diperkirakan aman hingga tiga bulan.
“Stok beras mulai menipis, namun untuk jenis medium diperkirakan cukup sampai tiga bulan,” jelasnya.
Hingga saat ini, belum ada laporan masyarakat terkait dugaan peredaran beras oplosan. Namun pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan kejanggalan di lapangan.
“Jika ada temuan beras yang dicurigai dioplos, segera laporkan ke Polsek atau Polres terdekat. Akan kami tindaklanjuti,” tegas Yousua.
Sementara itu, secara nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri dan lembaga terkait membongkar praktik pengoplosan beras SPHP yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 10 triliun dalam lima tahun terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, dari total beras SPHP yang disalurkan, hanya 20% yang dipajang di outlet resmi, sementara 80% sisanya diduga dioplos dan dijual kembali sebagai beras premium.( Ed Ir ).
