SIDOARJO | JWI – Dua puluh tahun sudah berlalu sejak semburan lumpur panas di Porong, Kabupaten Sidoarjo, menghancurkan ribuan rumah, sawah, dan harapan. Namun, hingga kini, bencana yang dikenal dengan nama Lumpur Lapindo belum benar-benar berhenti.
Tragedi yang bermula pada 29 Mei 2006 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, itu menenggelamkan kawasan padat penduduk, memaksa ribuan jiwa meninggalkan kampung halamannya, dan meninggalkan luka sosial yang belum sembuh hingga hari ini.
Bagi sebagian warga, hidup berdampingan dengan kubangan lumpur adalah kenyataan pahit yang harus diterima, antara bertahan dan menyerah.
Sidoarjo dan Rantai Masalah Tak Berujung
Tragedi Lapindo seolah menjadi simbol betapa Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya lepas dari ujian panjang.
Dari kasus perizinan bermasalah, pembangunan infrastruktur yang menyimpang dari kontrak, hingga proyek-proyek yang menuai polemik publik, semua datang silih berganti tanpa tuntas.
Masyarakat pun bertanya,
“Ada apa dengan Sidoarjo? Mengapa dari satu masalah ke masalah lain terus bergulir tanpa penyelesaian?”
Sebagian pengamat menilai, akar persoalan bukan hanya pada faktor alam atau teknis, melainkan pada bencana tata kelola dan krisis integritas.
Ketika kebijakan publik dijalankan tanpa transparansi, dan kepemimpinan kehilangan empati, maka rakyatlah yang akhirnya menjadi korban dari keputusan yang sak karepe dewe (semaunya sendiri).
Saksi Sejarah: Menolak Saat Semua Diam
Aktivis Lingkungan dan Pemerhati Sosial sekaligus Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, S.T., menjadi salah satu saksi awal sebelum bencana besar itu terjadi. Ia menceritakan bagaimana dirinya dan keluarga pernah menolak rencana pengeboran Lapindo sejak tahun 2003.
“Waktu itu kami ditawari uang pelicin Rp50 juta agar pengeboran diizinkan di wilayah Candi Pari,” ungkap Sigit.
“Kami tolak mentah-mentah. Akibatnya kami sempat disatru (dibenci) oleh kepala desa saat itu. Tapi kami yakin, menolak pelanggaran lebih mulia daripada diam melihat kesalahan.”
Kini, dua dekade berlalu, penolakan itu menjadi bukti moral. Apa yang dulu dianggap keras kepala, ternyata menyelamatkan nurani.
Pesan Moral: Ketika Pemimpin Lupa Hati Nurani
Bagi Sigit, Lumpur Lapindo bukan sekadar bencana alam, tetapi peringatan moral bagi para pemimpin daerah.
“Ketika kebijakan lahir dari ego, tanpa nurani dan tanggung jawab, kerusakan yang terjadi bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan,” ujarnya kepada JWI, Selasa (21/10/2025).
Ia menegaskan, seorang pemimpin yang baik bukan hanya kuat dalam mengambil kebijakan, tetapi juga bersih dalam niat.
“Kalau pemimpin tidak suci hatinya, bagaimana bisa jernih melihat penderitaan rakyat?” katanya.
Pemimpin Bersih, Rakyat Bahagia
Tragedi Lapindo telah menjadi cermin besar bagi masyarakat Sidoarjo, bahwa kerusakan terbesar bukan datang dari alam, tetapi dari kesalahan manusia yang mengabaikan tanggung jawab.
Karena itu, setiap momentum pemilihan kepala daerah dan pejabat publik seharusnya menjadi refleksi bersama.
Masyarakat diminta tidak memilih karena popularitas, tetapi karena rekam jejak, kejujuran, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Sidoarjo butuh pemimpin yang suci dalam pandangan, bukan sekadar pintar bicara,” ungkap seorang warga Porong yang masih menetap di dekat tanggul lumpur.
Penutup: Tanah yang Menuntut Keadilan
Dua dekade setelah semburan pertama, lumpur itu masih mengepul, menjadi saksi bisu tentang keserakahan manusia dan rapuhnya integritas kekuasaan.
Sidoarjo bukan sekadar tanah subur di pinggiran Surabaya.
Ia adalah tanah yang menuntut keadilan, menegur lewat bencana, dan mengajarkan arti tanggung jawab moral.
Mungkin, bencana demi bencana yang datang adalah cara alam berbicara,
agar kita berhenti memilih pemimpin yang egois,
dan mulai menegakkan kepemimpinan yang berlandaskan nurani.
Reporter : Tim JWI Sidoarjo
Editor : Redaksi JWI
JWI | Java Watch Indonesia – Mengawal Kebenaran, Menyuarakan Hati Rakyat.
